Cyberinvestigasi.com, BOGOR – Anggota DPRD sekaligus Ketua Komisi IV Kabupaten Bogor asal Partai PDI Perjuangan Muad Khalim angkat bicara, menyikapi carut marutnya Proses penyaluran bantuan BPNT yang saat ini jadi uang Tunai, Pria yang saat ini duduk di komisi IV DPRD Kabupaten Bogor mengaku sudah mendapatkan pengaduan terkait banyaknya permasalahan proses penyaluran program BPNT dikabupaten Bogor Jawa Barat.
“Saya sangat-sangat prihatin terhadap permasalahan yang muncul, karena sangat tidak patut melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan, karena namanya juga bantuan pangan. Kalo bantuan pangan saja yang perbulan Rp 200 ribu masih diotak atik, bagaimana kalau ada bantuan yang lebi besar?,” Ujarnya Saat dikonfirmasi via Watshap. Minggu (6/3/2022)
Lanjut Muad beberapa hari yang lalu saya sudah komunikasi dengan Dinsos terkait permaslahan di desa Jonggol, sudah komunikasi dengan TKSK dan camat Jonggol.Menurut Dinsos ada 12 laporan pemasakahan yang masuk, Kalo Komisi IV sudah rencana dan mengagendakan untuk memanggil 40 TKSK dan Dinsos terkait hal ini,” jelasnya pria berdarah Jawa
Muad juga menegaskan Dinsos sudah sosialisasi tata cara pembagian BPNT sesuai aturan.. kalo ada pelanggaran ya biar nanti APH yang bertindak,”tegasnya
Dirinya juga menyampaikan Infonya akan segera rapat dengan APH 2 atau 3 hari yang lalu. Saya belum dapat info lagi, karena kemarin terima berapa audensi dari temen-temen termasuk dari Serikat PT Cresyn,”imbuhnya
Ketua Komisi IV juga membeberkan kepala dinas sosial sudah dikumpulkan se-Jawa Barat sebelum pembagian untuk sosialisasi tata cara pemberiannya, dan sudah di sosialisasikan oleh dinsos kebawah. Kalo ada pelanggaran berarti resiko yang dibawah termasuk salah satu di Jonggol ada kupon, ada nota yang di cap ada nominal Rp 400 ribu dan ada nama toko tapi tidak ada rincian harga, dan lain-lain,” bebernya
Tugas saya sebagai fungsi pengawasan sudah saya lakukan namun kewenangan pengusutan bukan ranah saya.Komisi IV berencana untuk memanggil TKSK dulu dengan Dinsos, Ada 12 laporan permasalahn yang masuk ke Dinsos, “tutupnya.
*Puskominfo Indonesia*
Cyber-Red
M.s
