Kebebasan Pers Dikaitkan Dengan Undang-Undang Pers

Redaksi
0 0
Read Time:1 Minute, 54 Second

Cyberinvestigasi.com, Bandung Jawa barat – Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Pol. Dr. Yoslan, S.H., M.H., yang diwalikili oleh Staf Bidkum Polda Jabar, Dr. Anang Usman, S.H.,M.Si., menyatakan. Jurnalisme merupakan suatu kegiatan mencari, mengolah dan menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Pada intinya suatu berita itu harus jelas asal sumbernya dan isinya pun harus lengkap.

Lanjut Anang Usman, dirinya mengatakan bahwa aspek-aspek dalam jurnalisme meliputi proses pencarian, penulisan, penyuntingan, hingga proses penyebarluasan berita dengan menggunakan media yang ada, entah itu cetak, televisi, maupun radio.
(28/11/220)

Jurnalistik atau pers di Indonesia sejak lama telah berkembang.
Hal ini ditandai dengan lahirnya peraturan perundang-undangan mengenai pers di Indonesia yang telah ada sejak tahun 1996, dan seiring dengan reformasi yang terjadi pada tahun1999, insan pers seperti bebas dari pasungan yang selama ini mengekangnya. Pers kembali bisa menikmati manisnya kebebasan pers.IMG 20201128 121514Hal tersebut disampaikan Anang Usman, dalam acara talkshaw di sebuah radio di Kota Bandung, Kamis 26 November 2020.

Lebih lanjut Anang Usman mengatakan,

“Definisi pers yaitu, suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik untuk meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan jenis saluran yang tersedia. dimana pers saat ini tidak hanya terbatas pada media cetak maupun media elektronik tetapi juga telah merambah keberbagai medium informasi seperti internet, ucapnya.

Wartawan adalah sebuah profesi, dengan kata lain, wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, atau pengacara.

Dalam kesempatan lain juga, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Erdi A. Chaniago, S.I.K., M.Si., menambahkan, bahwa fungsi pers ditandaskan sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
Sedang mengenai hak pers dikatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak azasi warga negara.
Tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pun pelarangan penyiaran.

“Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Kemudian dalam mempertanggung jawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.

Selain mengenai hak, UU Pers juga memuat kewajiban pers yaitu memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta azas praduga tak bersalah.
Pers juga wajib melayani hak jawab dan hak koreksi, Tandasnya”.

Cyber/Red
Mpap s

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Bagi Penyelenggara Pilkada 2020, Kecamatan Cinangka Lakukan Raphid Test Serentak

Cyberinvestigasi.com, Sabtu, 28 November 2020, Serang – Dalam rangka mengikuti intruksi Bawaslu dan KPU Kabupaten Serang, telah dilaksanakan raphid test serentak bagi semua para penyelenggara kampanye. Acara┬ákegiatan telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar. Kurang lebih 500 orang dari 1000 anggota KPPS se kecamatan cinangka, kabupaten serang telah melakukan raphid test […]
IMG 20201128 170235

Subscribe US Now