Ketua PP Kota Serang: Ketua TAPD Pemkot Serang Harus Dievaluasi

Redaksi
IMG 20211029 WA0047
0 0
Read Time:1 Minute, 31 Second

Cyberinvestigasi.com, Serang – Tidak dievaluasinya APBD Perubahan tahun 2021 Pemkot Serang oleh Pemprov Banten, adalah bukti buruknya kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Serang yang diketuai Sekda Kota Serang.

Diketahui, terlambatnya penyerahan dokumen APBD Perubahan ke Pemprov Banten menjadi penyebab tidak dievaluasinya APBD Perubahan Kota Serang 2021.

Hal ini disampaikan Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kota Serang, Pujiyanto menyikapi tidak dievaluasinya APBD Perubahan Kota Serang tahun 2021 oleh Pemprov Banten.”TAPD wajib bertanggung jawab atas tidak dievaluasinya APBD Perubahan Kota Serang 2021. Sebab dengan tidak dievaluasinya APBD Kota Serang, maka proses pembangunan di Kota Serang akan terhambat,” tegas Pujiyanto di ruang kerjanya Jumat, 29 Oktober 2021.

Bukan hanya itu, kata Pujiyanto, pelayanan kebutuhan rakyat Kota Serang juga akan terganggu. Karena itu, Walikota Serang dan harus mengevaluasi kinerja TAPD dan tim lainnya.

“Jangan main-main, ini preseden buruk bagi Pemkot dan legisatif Kota Serang. Masa iya menyelesaikan pekerjaan rutin tahunan sepeti itu saja tidak mampu. Intinya kinerja TAPD Kota Serang yang diketuai Sekda wajib dievaluasi total oleh Walikota dan DPRD,” ungkap Pujiyanto

Masih kata dia, memang Mendagri sudah memberikan solusi melalui Permendagri Nomor: 26 tahun 2021. Permendagri itu mengatur perubahan masa evaluasi karena pandemi Covid-19.

“Maka penetapan APBD Perubahan yang melewati tanggal 30 September 2021 cukup dengan Peraturan Gubernur atau Peraturan Walikota. Tapi Permendagri itu jangan lantas dijadikan alasan,” ujarnya.

Dia menerangkan, aturan penyusunan APBD Perubahan terdapat dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 317 ayat 2 disebutkan, pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

“Artinya batas waktu yang diberikan adalah 30 September 2021. Saya rasa waktu yang cukup untuk TAPD untuk bekerja. Harus diingat, TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD,” pungkas Pujiyanto.

*Puskominfo Indonesia*
Cyber-Red

(Mpap.s)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Donor darah bersama PPBNI Satria Banten Jayanti dan PMI Kabupaten Tangerang di Hari Sumpah Pemuda

Cyberinvestigasi.com, Tangerang – Memperingati Hari Sumpah Pemuda DPAC-PPBNI Satria Banten Kecamatan Jayanti gelar Donor darah dengan bekerja sama PMI Kabupaten Tangerang dan Koramil 13 Cisoka, acara yang bertemakan Sumpah Pemuda sengaja di gelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober 2021. Acara yang di gelar di Aula […]
IMG 20211029 WA0039

Subscribe US Now