Komite III DPD RI Desak Norma Bidang Pendidikan Dikeluarkan Dari RUU Cipta Kerja

Redaksi
0 0
Read Time:1 Minute, 54 Second

Jakarta, 14, September, 2020, Cyberinvestigasi.com – KOMITE III DPD RI mendesak Pemerintah untuk mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja.

“Salah satu alasannya, pengaturan bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang mencabut beberapa ketentuan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran sangat bertentangan dengan UUD 1945, terutama mengenai pengaturan satuan pendidikan berbadan hukum yang berpotensi terjadinya komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Kemudian, Ketua Komite III, Prof. Sylviana Murni, menegaskan, “negara memiliki kewajiban memastikan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa yang terpenuhi dalam sistem pendidikan nasional.

Kewajiban ini akan sukar dipenuhi apabila tidak ada proteksi pada perizinan satuan pendidikan yang mengarah pada komersialisasi dan liberalisasi pendidikan. Sebab, amanah bagi negara dalam UUD 1945 sangat jelas yaitu memastikan pendidikan yang bermutu dan terjangkau baik dari segi pendanaan maupun secara geografis untuk seluruh masyarakat. Disamping itu, norma tentang pendidikan pada RUU Cipta Kerja juga berpotensi menabrak norma tentang ketentuan pembagian urusan antara pemerintah pusat daerah, Lanjutnya.

“RUU Cipta Kerja mengalihkan kewenangan perizinan pendirian satuan pendidikan hanya kepada Pemerintah Pusat, padahal daerahlah yang lebih mengetahui keadaan wilayahnya”.

Selanjutnya Komite III DPD RI mencermati, terdapat upaya dekriminalisasi bidang pendidikan di RUU Cipta Kerja yang sangat berbahaya. Diantaranya, penghapusan tentang sanksi pidana bagi pelaku pemalsuan ijazah.
sebab Hal ini akan menyuburkan kejahatan praktik jual beli ijazah.
Selain itu juga, pengaturan guru dan dosen pada RUU Cipta Kerja sarat nuansa diskriminatif. Contohnya, bagi guru dan dosen alumni luar negeri terakreditasi tidak diwajibkan memiliki sertifikat pendidik (sertifikat guru maupun sertifikat dosen), hal ini tidak berlaku bagi lulusan dalam negeri.

Komite III DPD RI sangat tidak sepakat dengan semangat bidang pendidikan RUU Cipta Kerja yang menghendaki sentralisasi perizinan bidang pendidikan ke pusat, dikarenakan ini tidak saja menafikan kemajemukan dan luas geografis yang tidak dipertimbangkan, Melainkan pula menabrak ketentuan konstitusional di Pasal 18, Pasal 18 A dan Pasal 18 B UUD 1945 yang menghormati otonomi daerah sebagai amanat reformasi.

Bagi Komite III DPD RI, menurut nya ialah, mengeluarkan norma bidang pendidikan dari RUU Cipta Kerja akan menjadi momentum bagi semua komponen bangsa untuk fokus memikirkan yang terbaik dalam konteks pendidikan tanpa mencampuradukan dengan dimensi bisnis atau konteks kemudahan perizinan berusaha.
Sebab, pendidikan mengemban misi mulia untuk membangun karakter, mental dan jati diri bangsa”,
Bukan semangat komersialisasi apalagi liberalisasi pendidikan.

Cyber/Red
By: Mpap s

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Wartawan Puskominfo Indonesia di Jawa Timur di Sekap Saat Investigasi Gudang Mencurigakan Bahkan Camera Hendak Dirampas

KEBERADAAN gudang di Desa Panggreh, Kecamatan Jabon, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dinilai sangat mencurigakan. Dalam gudang tersebut, terdapat beberapa truk tangki dan Fuso rusak serta drum-drum plastik besar warna biru yang diduga digunakan sebagai tempat cairan yang baunya mirip tetesan tebu. Namun tak seperti biasa, bau mirip tetesan tebu ini justru […]
69cf4a7c ca2f 46a2 894f 53bae66df4ce

Subscribe US Now