Mendagri Nilai Omnibus Law UU Cipta Kerja Akan Mempermudah Masyarakat Membuka Usaha

centerweb
0 0
Read Time:1 Minute, 40 Second

cyberinvestigasi.com, 7 October 2020, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, menyambut baik adanya Omnibus Law Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja. Menurutnya, jelas UU tersebut akan memotong dan menyederhanakan prosedur berusaha di daerah.
Hal itu disampaikan Mendagri pada saat Konferensi Pers Penjelasan UU Cipta Kerja di Ruang Graha Sawala, Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, pada Rabu, (07/10/2020).

Mendagri menyampaikan, setelah disahkannya UU tersebut, sesuai perintah Presiden, akan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang berisi inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis usaha yang prosedurnya mesti disederhanakan.

“Sehingga anak-anak muda kita, masyarakat kita, kelas menengah bawah terutama, mereka mau buka warung, restoran, mau buka usaha-usaha tadi termasuk usaha kreatif itu menjadi lebih mudah,” ujar Mendagri.

Dalam menyusun PP itu, kata Mendagri, asosiasi-asosiasi pemerintahan daerah, seperti APPSI, APEKSI, APKASI, ADEKSI, ADKASI, akan ikut diundang untuk memberikan masukan.
Maka dengan cara itu, Mendagri berharap bisa menampung aspirasi dari pemerintah daerah (Pemda).

“Kami masukkan dalam tim, mari kita identifikasi jenis-jenis usaha apa saja yang harus disederhanakan dan bagaimana prosedurnya, itu NSPK: Norma, Standar, Prosedur dan Kriterianya seperti apa, yang penting intinya adalah mempermudah.” kata Mendagri.

Lebih lanjut, dalam hal ini tidak lupa juga bahwa Pemda diharapkan juga ikut memahami, dan memiliki spirit yang sama atas lahirnya UU tentang Cipta Kerja tersebut. Mendagri berharap, tidak ingin ada anak muda yang merupakan tenaga kerja produktif terhambat saat akan membuka usaha di berbagai bidang usaha di daerah.

“Tolong rekan-rekan pemerintah daerah dan DPRD, mari kita sama-sama memiliki semangat yang sama, yaitu mempermudah perizinan agar lapangan kerja bagi masyarakat kita, terutama masyarakat kecil, mereka mudah bekerja tanpa dipersulit,” tandas Mendagri.

Mendagri juga menjelaskan, Kemendagri dalam penyusunan Omnibus Law itu berperan dalam klaster administrasi pemerintahan. Pasalnya, di dalam sistem pemerintahan di Indonesia kewenangan dibagi atas pemerintah pusat dan daerah sesuai asas desentralisasi dan otonomi daerah. Untuk itu, Mendagri menegaskan”, dalam UU ini kewenangan daerah tetap pada daerah.
“Cuma harus ada penyederhanaan jenis dan prosedur dalam rangka berusaha di daerah,” tegas Mendagri.

Cyber/Red
Mpap s

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Kelurahan Margaluyu Tingkatkan Masyarakat Dalam Sebuah Pemberdayaan Pangan dan Perekonomian

cyberinvestigasi.com, 8 Oktober 2020, Serang kota – Disaat situasi pandemi Covid-19 yang menyerang negeri kita Indonesia, banyak masyarakat yang jelas jelas sudah terkena dampaknya. Bahkan tak sedikit masyarakat yang banyak mengalami kekurangan bahan makanan, salah satu Solusinya adalah dengan bercocok tanam. Sebab, untuk bercocok tanam tidak membutuhkan lahan yang luas, […]
IMG 20201008 WA0061

Subscribe US Now