IMG 20230626 WA0042

Pelapor Dugaan Kasus Pemalsuan Surat dan Keterangan Palsu: Terima (SP2HP) ke-2 dari Dirreskrimum Polda Jatim

0 0
Silahkan Share
Read Time:3 Minute, 15 Second

cyberinvestigasi.com, Lamongan – Kasus dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan memberikan keterangan palsu yang dilaporkan oleh pelapor Ujang Irawan, masih dalam tahap penyelidikan kepolisian.
Sebelumnya bahwa kasus yang dilaporkan tanggal 03 April 2023 kini tengah bergulir di meja penyidik Dirreskrimum Polda Jawa Timur, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/218/IV/2023/SPKT/POLDA Jawa Timur.

Terbaru, kini Pelapor telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-dua pada tanggal 09 Juni 2023.
Dalam SP2HP tersebut, polisi telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 8 orang saksi, dan rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan gelar perkara biasa.
Semin, (26-6-2023)

Sementara kuasa hukum pelapor dari Firma Hukum JAMAL SH, dan Rekan telah meminta keseriusan pihak kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

“Kami selaku Kuasa Hukum pelapor atas nama saudara Ujang Irawan, meminta agar penanganan yang dilakukan oleh pihak penegak hukum mendapat titik terang, Kita melihat nasib para mahasiswa yang jelas jelas sangat membutuhkan kejelasan status yayasan UNISLA yang lagi bersengketa, dan semua berharap terbaik terhadap penanganan yang kini sedang berjalan untuk status tersebut,” ujar Jamal, SH, kepada media pada Sabtu, (24/6/23).

Dalam perkara ini, lanjut Jamal, dengan kembali menjelaskan pihak kepolisian mungkin akan menambahkan pasal baru dalam undang undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 dan dugaan menyebarkan data pribadi.

“Ini tidak menutup kemungkinan akan ditambahkan pasal baru terkait UU terbaru yang berhubungan dengan data privat/ktp,” sambungnya.

Sekedar diketahui, Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang tindakan menyebarkan data pribadi adalah UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013.
Menurut undang-undang ini, setiap orang dilarang menyebarluaskan data pribadi.

BACA JUGA :  Terkait Mafia Tanah Seorang Direktur Perusahaan PT. Barokah Inti Utama Surabaya di Ringkus Polisi

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan dan data pribadi dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25 juta.

Apabila data pribadi disebarkan melalui internet atau media elektronik lainnya maka pelaku dapat dijerat dengan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016.

“Pelaku penyebaran data pribadi dapat dijerat dengan Pasal 32 dan Pasal 48 UU ITE.

Tak main-main, ancaman pidana bagi pelaku penyebaran data pribadi adalah paling lama delapan sampai sepuluh tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan data pribadi terdapat dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi”,
Undang-undang ini merupakan produk hukum terbaru terkait perlindungan data pribadi yang disahkan pada 17 Oktober 2022 lalu.

Mengacu pada Pasal 67, setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama empat tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar.

Sementara setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya akan dipidana paling lama lima tahun penjara dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar,” terang Jamal.
Adapun Isi surat tersebut tertuang dalam SP2HP, diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Direktorat Reserse Jawa Timur yang beralamat di Jalan Achmad Yani 116, Surabaya, pada 9 Juni 2023

Nomor: B079/SP2HP-2/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum,
Perihal : Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) ke-2 dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/218/IV/2023/SPKT/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 03 April 2023 a.n. pelapor Ujang Irawan tentang tindak pidana pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP:

BACA JUGA :  Pernyataan Sanksi Tegas Untuk Anggotanya Selama Pilkada 2020, Ini Isi Telegram Baru Kapolri

Surat Dirreskrimum Polda Jatim Nomor: B/728/SP2HP-1/V/RES.1.9./2023/

Ditreskrimum, tanggal 14 April 2023 perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian laporan.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap perkara yang saudara laporkan, Penyelidik telah melakukan permintaan keterangan sebanyak 8 orang saksi, rencana tindak lanjut penyidik akan melakukan gelar perkara biasa.

*Puskominfo Indonesia*

Mpap.s
Cyber_Red

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%