cyberinvestigasi.com 15 Februari 2021, Serang kabupaten – Dalam kepemimpinannya di periode kedua ini, Ibu Bipati Serang Hj. Ratu Tatu Chasanah, diminta wajib beri perhatian lebih pada aspek Lingkungan hidup.
Mengingat kondisi Kabupaten Serang yang rawan bencana ekologi seperti banjir, longsor dan pencemaran, harus bisa diperbaiki dengan menatakelola sumberdaya alamnya lebih baik, kedalam konsep perlindungan dan pengelolaan yg berkeadilan ekologis.
Permintaan itu disampaikan pegiat lingkungan hidup, Daddy Hartadi, yang mengatakan kepada cyberinvestigasi.com
Selanjutnya juga, dengan perhatian serius Bupati terhadap lingkungan hidup, justru akan memberi jaminan kepastian terhadap sumberdaya alam agar tidak rusak. Sekaligus memberi jaminan kepada rakyat yang ekonominya dalam menyandarkan pada kelestarian ekosistem sumberdaya alam tersebut agar dapat hidup berkelanjutan, ucapnya.
“Bupati Tatu, harus bisa memberi porsi yang lebih besar dalam kepemimpinannya di periode kedua ini terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Serang, sebagai bukti tetap berpihak pada rakyat dengan memberi jaminan kelestarian sumberdaya alam, dan menjaga ekonomi rakyat yang bersumber pada kelestarian ekosistem sumberdaya alamnya, imbuh Daddy.
Maka tatakelolanya harus diperbaiki, termasuk sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup juga harus diperbaiki, agar selaras antara konsep dan implementasi”, pungkasnya
Ditambahkan olehnya, Bupati juga harus bisa memberi pengawasan secara ketat terhadap kinerja para pegawai di dinas lingkungan hidup untuk membuat program konservasi, baik konservasi perairan laut maupun konservasi hutan dengan perencanaan yang baik, yang harus dirumuskan oleh semua pemangku kepentingan termasuk nelayan, dan petani yang merupakan masyarakat terdampak atas rusaknya ekosistem perairan maupun hutan.
Daddy juga mengingatkan program konservasi harus memiliki output yg bisa dicapai minimal 90 persen dengan melibatkan masyarakat terdampak sebagai basis konservasi.
“Program konservasi harus dibangun dengan basis partisipasi masyarakat terdampak, agar bupati dapat memberikan pengawasan ketat kepada pegawai untuk mewujudkan output dari program konservasi itu tercapai minimal 90 persen”,
Jika dikepegawaian terbukti gagal dalam tanggung jawab kerja, copot saja ganti yang lebih baik dan yang memiliki kompetensi,” tukasnya.
Cyber/Red
(Taty)
