Cyberinvestigasi.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, menyoroti anjloknya bisnis media massa yang menurutnya dipengaruhi oleh melemahnya kritik jurnalis terhadap kebijakan pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai fungsi kontrol media sangat penting untuk menjaga arah kebijakan tetap selaras dengan kepentingan masyarakat sekaligus mencegah perlambatan ekonomi nasional.
Dalam acara Run for Good Journalism, Purbaya menyebut sejumlah pemimpin redaksi mengeluhkan turunnya performa bisnis media. Ia menilai situasi tersebut merupakan dampak dari kurangnya suara kritis dari industri pers.
Menurut laporan Antara pada Minggu (16/11), disebutkan bahwa Purbaya sempat berdiskusi dengan sejumlah pemimpin redaksi yang mengeluhkan turunnya bisnis media.
“Tadi juga saya sempat diskusi dengan pemred-pemrednya. Mereka ngeluh, katanya bisnis journalism, media lagi turun,” ujarnya.
Ia menilai hal tersebut terjadi karena sebelumnya jurnalis kurang lantang mengkritik kebijakan pemerintah sehingga kondisi ekonomi ikut melemah.
“Saya bilang, ya itu karena Anda kemarin-kemarin nggak protes cukup banyak, sehingga ekonomi jatuh, anda diam aja,” ujarnya.
Purbaya bahkan menilai anjloknya perekonomian sebelumnya ikut dipengaruhi oleh media yang tidak lantang bersuara.
Oleh sebab itu, ia meminta jurnalis untuk lebih aktif memberikan kritik dan masukan agar pemerintah dapat mengantisipasi potensi perlambatan.
“Kedepan mesti kritik, kasih masukan biar kita enggak jatuh lagi ekonominya. Jadi, ekonomi melambat, jurnalis juga berdosa,” imbuhnya.
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV
Meski menyoroti peran media, Purbaya tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi nasional di kuartal IV-2025. Dirinya memperkirakan bahwa, pertumbuhan ekonomi dapat mencapai angka yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.
“Saya sih kira-kira di triwulan ke IV, ekonomi bisa tumbuh di atas 5,5 persen, mungkin 5,6 persen, 5,7 persen. Yang penting, tadinya akan turun ke bawah, kita sudah mulai balik ke sana, ke arah yang lebih cepat lagi,” jelasnya.
Menurutnya, pemulihan ekonomi yang mulai terlihat harus didukung oleh atmosfer jurnalisme yang sehat agar kebijakan fiskal dan moneter dapat dikawal dengan baik.
Indeks Kemerdekaan Pers Indonesia Menurun
Di tengah sorotan terhadap peran media, data Dewan Pers menunjukkan tren penurunan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) Indonesia.
Pada 2024, skor IKP berada di angka 69,36, turun 2 poin dari 71,57 pada 2023. Skor tersebut juga menjadi yang terendah sejak 2019.
Rangkaian penurunan ini mengindikasikan semakin sempitnya ruang kebebasan pers nasional selama dua tahun terakhir.
Pada 2022, skor IKP masih berada di level 77,78 sebelum turun drastis pada 2023 dan kembali melemah pada 2024.
Situasi serupa tercermin dalam laporan Reporters Without Borders (RSF) 2025. Indonesia berada di peringkat 127 dari 180 negara, dengan skor 44,13 dan masuk kategori situasi sulit untuk kebebasan pers.
Sinergi Media dan Pemerintah Jadi Kunci
Pernyataan Menkeu dan data yang dirilis lembaga resmi menegaskan perlunya hubungan yang sehat antara pemerintah dan media. Media massa diharapkan dapat kembali menjalankan fungsi kontrol sosial secara optimal, sementara pemerintah dituntut membuka ruang kritik agar proses perumusan kebijakan semakin transparan.
Dengan meningkatnya kebebasan dan kualitas jurnalisme, ekosistem informasi di Tanah Air diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.
Cyber_Red
Mpap Suprapto
