Cyberinvestigasi.com, Senin, 24 Februari 2025, Serang – Ketua Umum Perkumpula Eks. Narapidana Peduli Pembangunan Indonesia Tubagus Delly Suhendar Menyampaikan Laporan informasi ke KPK RI terkait Dugaan Perbuatan Melawan Hukum Pemagaran Laut Dikabupaten Tangerang Yang Dilakukan Al Muktabar selaku Pj. Gubenur Banten Dan Andra Soni Ketua DPRD Banten. Diduga Telah Mendesain Usulan Alih Fungsi Hutan Lindung Sekitar 1.600 Hektar Lebih Di Wilayah Kabupaten Tangerang, Menjadi Kawasan Produksi. Menyusul laporan yang telah disampaikan Selasa, 11 Februari 2025 oleh Legislator dari DPRD Provinsi Banten Musa Weliansyah, yang melaporkan mantan Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar dan mantan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pihaknya menyerahkan 27 dokumen bukti kepada KPK, melalui perwakilannya, yakni Balad Musa Weliansyah (BMW).
Mengutip keterangan Kantor Kepala Pertanahan Kabupaten Tangerang Yayat Ahadiat Awaludin mengatakan sertifikat HGB yang terbit di Desa Kohod luasnya mencapai 300 hektare. Sertifikat itu terbit pada Agustus 2023 setelah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Banten Tahun 2023-2043 terbit pada Maret 2023
Delly mendesak KPK RI harus segera melakukan langkah hukum atas dugaan perbuatan melawan hukum revisi (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 1 tahun 2023. Karena dampak revisi perda tersebut terjadi penetapan 4 tersangka pemalsuan dokumen (yang saat ini ditangani Bareskrim) tidak hanya itu saja ombusmand banten telah menyampaikan Kegiatan pembangunan pagar laut di Tangerang telah menyebabkan kerugian nelayan sebesar 24 miliar sejak 2024 s.d 2025
Ketum Eks. Napi menduga revisi (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 1 tahun 2023 bukan hanya untuk kepentingan pemagaran laut yang dijadikan daratan di Kabupaten Tangerang. revisi tersebut juga untuk kepentingan PT. Indomarco Prismatama dengan lahan seluas ±68.070 m2, sebelumnya Lokasi tersebut merupakan Zona Pertanian, setelah terbit Perda Provinsi Banten No.1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 – 2043 berubah menjadi Zona Permukiman. padahal Undang-undang 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menegaskan sanksi perorangan dan perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap alih fungsi lahan pertanian. Pasal 72, 73, dan 74 menerangkan dengan rinci denda dan hukuman bagi yang melakukan pelanggaran aturan.
Kami Eks. Napi Akan terus melakukan penelusuran kami yakin masih banyak perbbuatan melawan hukum yang terjadi atas revisi (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nomor 1 tahun 2023. Tutup Tb Delly Suhendar.
Cyber_Red
Mpap Suprapto
