Dalam Kunjungannya ke Kapolri, Gus Menteri Meminta Polri Bersama Untuk Kawal Dana Desa

Redaksi
IMG 20210526 110403
0 0
Read Time:1 Minute, 45 Second

Cyberinvestigasi.com, 26 Mei 2021, JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar bertemu dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, di Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Pada Selasa (25-05-2021).

Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Abdul Halim Iskandar, atau yang biasa akrab disapa Gus Menteri yang juga telah didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid, Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Ekatmawati, dan Plt. Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Rosyidah Rachmawati.

Seperti dikatakan Rosyidah Rahmawati, bahwa kunjungan Gus Menteri ke Mabes Polri untuk menyampaikan apresiasi ke Kapolri beserta jajarannya yang selama ini telah membantu, mendampingi dan mendukung Kemendes PDTT dalam mengawal dana desa.

“Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Abdul Halim Iskandar, yang juga telah didampingi Sekjend Kemendes PDTT, melakukan udensi Dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, adalah membahas Tentang Naskah perjanjian Hukum bidang Desa daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Mabes Polri, Selasa, 22/5/2021.

“Gus Menteri meminta Kapolri beserta jajarannya untuk tetap memberikan dukungan dan pengawalan terhadap Kemendes PDTT, utamanya dana desa,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Rosyidah, dalam pertemuan tersebut, Gus Menteri juga telah menjelaskan prioritas penggunaan dana desa 2021 yang diarahkan untuk pencapaian SDGS Desa.

“Gus Menteri juga menyampaikan terkait dengan badan hukum BUMDes yang sekarang secara aspek legal, badan hukumnya sudah diakui sebagai badan hukum dengan adanya Undang-undang Cipta Kerja,” ungkapnya.

Sebab, selain akan mendukung program-program Kemendes PDTT sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dan desa, lanjut Rosyidah, Polri juga akan meluncurkan program Restorasi Justice.

Dalam program ini, Polri akan melakukan pendampingan ke masyarakat.
Program Restorasi Justice lebih mengutamakan pencegahan daripada penanganan kasus sehingga bagaimana suatu kasus tidak terjadi di jalur hukum.

Program Restorasi Justice lebih mengedepankan keadilan kedua belah pihak yang bermasalah daripada dibawa ke jalur hukum.
.”Misalnya, jika ada pencurian ayam di desa maka akan diupayakan selesai secara adat, tanpa harus berlanjut ke jalur hukum.

“Gus Menteri menyambut baik program Restorasi Justice Polri dan akan menyosialisasikannya di desa-desa, karena program ini sesuai dengan SDGs Desa goals ke-18, kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif,” jelas Rosyidah.

Cyber-Red
(M.s)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
Next Post

Berikan Apresiasi Untuk Kinerja 100 Hari Kapolri, Oleh Ketua Barikade 98 Banten

Cyberinvestigasi.com, 26 Mei 2021, Serang – Ketua Barikade 98 Banten turut antusias dan sekaligus telah memberikan Apresiasi terhadap Kinerja 100 Hari Kapolri. Yang mana dalam kesempatan tersebut, Barikade 98 Banten mengapresiasi 100 hari kinerja Kapolri dengan program Presisi (prediktif, responbilitas, transparansi dan berkeadilan) “Dalam hal ini Kapolri telah berhasil mengubah […]
IMG 20210526 124445

Subscribe US Now