Screenshot 20230813 060037 Samsung Internet

Dorong Aparatur Negara Fokus Kinerja dan Tingkatkan Kapasitas Melalui RUU ASN

0 0
Silahkan Share
Read Time:2 Minute, 14 Second

cyberinvestigasi.com, Jakarta – Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Alex Denni, telah mengatakan bahwa revisi Rancangan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, menjadi momentum untuk mengubah mindset ASN dengan keberlangsungan karier mereka yang nantinya akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja.

ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing, sehingga masyarakatnya lebih sejahtera.
Maka inilah cara pandang yang harus dimiliki ASN.
Adapun terkait hal ini juga telah disampaikan dalam uji publik RUU ASN di Universitas Sam Ratulangi, Manado.

“Spirit dari revisi UU ASN ini adalah bagaimana ASN mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi ASN, bukan karena status ASN mereka”, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya. kata Alex, dalam keterangannya, pada Sabtu, (12/8/2023).

Masifnya disrupsi digital, banyaknya millenials masuk ke dalam birokrasi pemerintahan, serta adanya pandemi Covid-19 telah mendorong pentingnya UU untuk direvisi.

Alex, dirinya juga menguraikan, terdapat sejumlah kluster yang menjadi pembahasan dalam RUU ASN mulai dari penguatan sistem merit, kesejahteraan, penataan tenaga non-ASN, hingga digitalisasi manajemen ASN.

RUU ASN itu sendiri beetujuan mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka.
Selain itu, RUU ASN juga mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan PPPK.

Sebelumnya Instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya untuk disesuaikan dengan perubahan strategi organisasi, karena setiap ada perubahan formasi pada jenis jabatan tertentu, harus seizin Menteri.
Selain itu kebutuhan ASN juga ditetapkan harus berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab ABK)

BACA JUGA :  Bagi Yang Tidak Dapat BPUM UMKM, Ada Bansos Modal Usaha Sebesar 3,5 juta dari Kemensos

“UU yang baru nanti metodologi yang bersifat teknis seperti Anjab ABK tidak disebutkan lagi di UU, sehingga pemilihan metodologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan jaman.
Jumlah kebutuhan dan jenis jabatan juga nanti diserahkan ke instansinya karna instansinya yang lebih tahu kebutuhannya,” tutur Alex.

Tak kalah penting, RUU ASN juga mengamodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya ASN.
Sebab di dalam regulasi sebelumnya, PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun.
Rancangan manajemen kesejahteraan terlalu rigid disebutkan di UU, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penyesuaian seandainya dibutuhkan.

Di dalam RUU ASN, Kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan ASN yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh dan dipersiapkan amanatnya untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif.

“Kalau kita menuntut profesionalisme maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif.
Jadi nanti di undang-undang yang baru ini PPPK juga akan diberikan jaminan pensiun,” imbuhnya.

Telah diketahui sebelumnya, bahwa Universitas Sam Ratulangi, menjadi lokasi terakhir digelarnya uji publik RUU ASN. Yang juga sebelumnya telah digelar juga bahwa uji publik RUU ASN di selenggarakan di Kota Semarang, dan Kota Padang.

*Puskominfo Indonesia*

Mpap.s
Cyber_Red

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%