IMG 20220721 WA0015

Soal Kantor BPKP Provinsi Banten Seperti Tidak Berpenghuni Alias Menjadi Rumah Tak Berpungsi

0 0
Silahkan Share
Read Time:1 Minute, 37 Second

Cyberinvestigasi.com, Serang – BPKP (Badan Pengawas Keuangan & Pembangunan). Sebagai salah satu Penyelenggara Negara, BPKP mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
Sebagaimana yang tercantum dalam Perpres No 192 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1-2, bahwa BPKP bertugas sebagai pengawas intern pemerintah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sebagaimana yang dimaksut dalam Perpres No 192 Tahun 2014 bahwa untuk melaksanakan pembangunan nasional & Daerah serta APBD/APBN secara Transparan, Akuntabel dan bebas dari korupsi, Presiden memerlukan pengawasan intern dan sistem pengendalian intern yang memadai.

Lantas bagaimana jadinya ketika BPKP yang berada dalam tingkat Daerah/Provinsi yang akan tetapi Kantor bekerja berada di pusat (Jakarta), tentu saja ini akan menghambat kinerja BPKP ditingkat Provinsi itu sendiri.

Seperti dijelaskan Aditya Ramadhan, selaku Ketua Forum Pemantau Pembangunan Provinsi Banten mengatakan

“Awal nya kami hendak beraudiensi dengan BPKP Provinsi Banten dan meminta data seputar pengawasan keuangan dan pembangunan yang ada di provinsi Banten, untuk kemudian di kaji dan di kawal oleh mahasiswa.

Namun disisi lain betapa terkejut nya teman-teman FP3B ketika datang di Kantor Penghubung BPKP Provinsi Banten disaat menemukan pasilitas kantor tidak adanya Staff maupun pegawai yang stay di kantor.

Jelas bahwa dalam hal ini, kantor BPKP Provinsi Banten disinyalir hanya sebatas kantor penghubung, yang sedangkan Pegawai nya bekerja di Pusat (Jakarta), dan yang mendiami kantor yang berada di Provinsi Banten hanya sekedar Petugas Keamanan dan Kebersihan.

“Jelas ini akan sangat menghambat kinerja BPKP itu sendiri, karena Kantor BPKP yang ada di Provinsi Banten tidak di fungsikan secara maksimal.
Sangat percuma dibuat kantor yang ada di provinsi Banten, jika hanya di fungsikan sebagai penghubung dan pegawai nya masih bekerja di pusat, ini tidak akan optimal dan hanya mengahmburkan anggaran,” tutup Aditya Ramadhan (19/07/2022)

BACA JUGA :  Untuk Satu Pengabdian: Usep Pahlaludin Ketua APDESI Lebak Siap Berkompetisi di Pilkada Mendatang

Maka dari itu FP3B meminta dan mendesak Pemerintah untuk melakukan Evaluasi terhadap BPKP Provinsi Banten tujuan supaya dapat memaksimalkan fungsi kantor yang berletak di Provinsi Banten agar semakin baik dan cepat kinerja nya.

*Puskominfo Indonesia*
Cyber_Red

M.s

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%