Refleksi Hari Anti Korupsi 9 Desember 2020 Presidium NGO Banten Lakukan Audience Ke-Kejati Banten

banner 468x60

cyberinvestigasi.com, 23 Desember 2020, Serang Banten – Dalam rangka memperingati momentum Hari Anti Korupsi yang jatuh pada tanggal 9 Desember lalu, akhirnya Presidium NGO Banten, yang terdiri atas LSM Aliansi Banten Menggugat (ABM), LSM Jaringan Masyarakat Banten Anti Korupsi dan Kekerasan (JAMBAKK) dan LSM Organisasi Masyarakat Berantas Korupsi (OMBAK), mengunjungi Kejaksaan Tinggi Banten dalam rangka Audience, dan diterima oleh, Ivan Siahaan, selaku Kasie Penkum, Hadi, Kasi B Intel dan Zaenal, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Banten, Rabu, (23/12/2020).

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DPP LSM JAMBAKK, Andi Permana menyampaikan 4 point indikasi kasus-kasus yang hinggi kini belum ada ekspose terkait hasil Penyelidikan maupun penyidikan”, diantaranya, pertama perihal Pembebasan Lahan SMA 2 Leuwidamar, Kabupaten Lebak pada tahun 2018 Yang Hingga Kini Belum Ada Penjelasan Secara Resmi, yang mana (Laporan tersebut Diserahkan dan Diterima Oleh Kejati Banten Tgl 24 Juli 2019). Kedua, Laporan Adanya Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Yang Dilakukan oleh Pokja/ULP Kota Cilegon Terkait Penetapan 10 Pemenang Tender, (Laporan Diserahkan dan Diterima Oleh Kejati Banten Pada Tanggal 17 September 2020). Ketiga, Adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan Genset Tahun anggaran 2015 Yang Hingga Kini, 3 (Tiga) Orang Oknum Pejabatnya Belum Kunjung Mendapat Proses Hukum, Karena Berdasarkan Putusan Perkara pidana Nomor:20/Pid.Sus-Tpk/2018/PN. SRG Atas Nama Terdakwa Dr. drg. Sigit Wardoyo, yang telah dinyatakan sesuai hasil proses. Yang juga dapat diminta pertanggungjawabannya kepada saksi Akhrul Apriyanto, selaku Ketua Tim Survey, Saksi Sri Mulyati, (Koordinator PPTK) dan Saksi Hartati Andarsih (PPTK) yang juga tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dalam pengadaan Genset RSUD Banten TA.2015 tersebut.

Untuk selanjutnya yang keempat, ialah indikasi adanya dugaan penyalahgunaan Dana Hibah Untuk Bantuan Keuangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten Senilai Rp, 491.3 Juta, Pada Tahun 2019 yang hinggi kini belum juga ada kejelasan dan penjelasan.

Di tempat yang sama, Kamaludin, Ketua Umum DPP LSM ABM, menambahkan bahwa, terkait point satu dan dua, dirinya juga mempertanyakan tentang sejauh mana laporan yang telah disampaikan, dan kenapa terjadi pelimpahan berkas laporan ke Kejari Lebak dan Kejari Kota Cilegon”,
Padahal pada dasarnya, Kami hanya berharap adanya penegakkan hukum yang komprehensif dan maksimal, yang dilakukan aparat penyidik.
Namun realitanya, proses ini terlalu lama dan terkesan adanya dugaan yang tidak wajar dari para pihak penegak hukum, jelasnya.

Ditegaskan juga, pada dugaan kasus dana Hibah untuk Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten, agar pihak aparat Kejati Banten harus tegak lurus dan mengesampingkan kepentingan ataupun campur tangan politik,

“Ini domainnya Anggaran Negara yang harus dipertanggungjawabkan, bilamana ada manipulasi yang dilakukan, maka sepatutnya harus diproses demi tegaknya hukum,” ujar Kamal.

Kemudian disisi lainnya juga, dalam kesempatan itu Poppi Yousu, selaku Direktur LSM OMBAK, juga membenarkan tentang adanya tiga hal penting yang harus betul betul dilakukan sebagai sebuah pertimbangan oleh pihak Kejati Banten.

“Pertama, meminta Kejati Banten untuk segera memanggil Kejari Kota Cilegon dan Kejari Lebak, terkait laporan yang sudah dilimpahkan kewenangannya dari Kejati Banten, Yang kedua, agar permasalahan hukum terkait adanya dugaan oknum pejabat, dalam pengadaan genset RSUD tahun 2015, untuk segera diproses secara hukum dengan menetapkan atau mengekspose tersangka baru. Juga yang ketiga, perihal terkait adanya dugaan dana hibah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi banten untuk segera diproses hingga tuntas, Buktikan bahwa hukum adalah betul konstitusi penegakan bukan pembodohan atas dasar kepentingan golongan, pungkasnya.

“Tuntaskan Kasus-Kasus Hukum…!!!”

Dikesempatan lain, Ivan Siahaan, selaku Kasi Penkum Kejati Banten menjelaskan, bahwa pada dasarnya semua laporan segera ditindaklanjuti, terkait Pembebasan Lahan SMA 2 Leuwidamar, Kabupaten Lebak, kewenangannya sudah dilimpahkan ke Kejari Lebak, berdasarkan Surat Telaah dari Kejati Banten tertanggal 23 Agustus 2019. Lanjut Ivan, demikian juga adanya dugaan Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum Pokja/ULP Kota Cilegon juga telah dilimpahkan ke Kejari Kota Cilegon.

“Untuk itu, dalam waktu dekat ini, kami akan mengundang, baik Pihak Kejari Kota Cilegon dan Kejari Lebak untuk menjelaskan hingga sejauhmana proses hukumnya kehadapan rekan-rekan di Kejati Banten,”tegas Ivan.
Hal senada juga dikatakan Zaenal, Kasi Penyidikan Pidsus Kejati Banten menerangkan, bahwa dirinya baru 3 bulan menduduki pos jabatan ini, dan mutasi dari Kejari Samarinda. Namun, dirinya akan optimal untuk menuntaskan dugaan atas kasus-kasus yang ditanganinya, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada kasus genset RSUD Banten.

“Satu bulan ke depan akan melaksanakan gelar ekspose,” tegasnya.

Zaenal, seraya menambahkan, untuk kasus Pengadaan Lahan SMA 2 Leuwidamar, dirinya akan berkoordinasi dengan pihak Kejari Lebak.
Begitu juga dengan yang disampaikan Hadi, Kasi B, Intel Kejati Banten, atas dugaan kasus Pokja/ULP Kota Cilegon, akan berkoordinasi, untuk sama-sama berdiskusi dan berdialog dengan rekan-rekan Presidium NGO Banten di Kejati Banten, Selanjutnya dijelaskan kembali oleh Hadi, terkait adanya dugaan Dana Hibah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Banten, saat ini sedang dilaksanakan proses, dan kami berkoordinasi juga dengan Inspektorat terkait APIP, dan tinggal menunggu hasil dari Inspektorat Banten, tutupnya di akhir sebuah penyampaian”.

Cyber/Red
Mpap s

banner 300x250

Related posts

banner 468x60