Cyberinvestigasi.com, Serang Banten – Pada kesempatan nya Ketua DPW Badak Banten Siprandani, kepada Media dirinya telah menyatakan perihal layangan surat terkait sebuah Permohonan Informasi untuk Sewa Rumah Dinas (Rumdin) Wakil Gubernur (Wagub) Banten. Agar persoalan salah nomenklatur menjadi jelas.
“Kami ingin memperjelas rumor soal sewa Rumdin Wagub.
Benarkah dianggarkan? Benarkah diserap? Atau benarkah tidak diserap?,” kata Siprandani, dikatakannya melalui pesan singkat berbasis layanan WhatsApp.
Masih dikatakan nya, Jika memang hal tersebut benar telah dianggarkan, barang tentu sudah diduga menyalahi aturan, di
Karenakan Pemprov Banten itu sendiri sudah mempunyai Rumdin Wagub”,
Jadi dengan adanya sewa itu, Pemprov Banten menjadi punya dua Rumdin Wagub, Sedangkan Wagub hanya ada satu orang, papar Siprandani.
“Hak Wagub punya rumah dinas sudah dipenuhi Pemprov Banten. Disediakan di Cipete, Kota Serang. Namanya hak, boleh dipakai, boleh tidak.
Akan tetapi yang jelas tidak boleh menuntut Rumdin di tempat lain. Apalagi sewa,” imbuhnya.
Dalam hal ini, jika pun Rumdin Wagub difungsikan berbeda karena tidak diisi Wagub, bukan berarti harus disediakan Rumdin yang lain.
“Selama ini Rumdin Wagub ditempati Gubernur.l dan justru Wagub sendiri tak pernah terdengar protes.
Jadi bisa dibilang melepaskan hak atas Rumdinnya, sehingga bukan alasan diadakan Rumdin Wagub yang kedua apalagi sampai nyewa”,
Disisi lain, telah berkembang rumor Pemprov Banten selama ini telah menganggarkan sewa Rumdin Wagub TA 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022. Dan rumor lainnya, anggaran itu tidak diserap.
“Permohonan informasi ini untuk memperjelas rumor tersebut, biar jelas, biar bukan rumor lagi,” tutup Siprandani.
*Puskominfo Indonesia*
Cyber-Red
M.s
